5 Tuntutan Yang di Ajukan Dari Para Buruh Di Hari Buruh Internasional

Hari buruh International yang jatuh setiap tanggal 1 Mei ini tampaknya sudah menjadi rutinitas tahunan bagi para buruh dari berbagai profesi untuk berdemo dalam rangka menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Mulai dari menuntut kenaikan jumlah upah minimum kerja, hingga menuntut hak-hak buruh yang hingga saat itu belum terpenuhi. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh para jurnalis untuk ikut andil menyuarakan hak-haknya yang hingga saat ini dinilai belum terpenuhi.

Dilansir dari laman Suara.com, pagi tadi (1/5/2017) ratusan wartawan telah terlihat memenuhi jalanan-jalanan di sekitar Patung Tugu Tani untuk memperingati Hari Buruh International atau disebut juga dengan istilah May Day, mereka semua tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bersama Federasi Serikat Pekerja Media (FPSM).

Menurut pantauan di lapangan, mereka akan melakukan long march yang dimulai sekitar pukul 09.15 WIB, dari Patung Tugu Tani menuju Dewan Pers, kemudian berjalan ke arah Patung Kuda melewati beberapa jalan protokol yakni jalan merdeka barat hingga Istana Kepresidenan. Di dalam aksi long march yang mereka lakukan ada beberapa spanduk yang mereka bawa di antaranya menyuarakan berbagai tuntutan dan hak-hak seorang jurnalis yang dinilai masih jauh dari kata layak.

Hal tersebut diamini oleh Ketua Bidang Ketenagakerjaan AJI Indonesia yang menilai bahwa peraturan yang ada pada saat ini tidak pro buruh, sistem kontrak kerja dan rendahnya upah yang didapatkan oleh seorang buruh jurnalis dinilai menjadi salah satu permasalahan yang selama ini disuarakan. Bukan hanya itu, gaji yang sering telat menjadi catatan buruk bagi para buruh jurnalistik.

Nah, dari beberapa tuntutan yang dilontarkan oleh buruh jurnalistik di atas, kira-kira apa saja ya yang mereka selalu keluhkan dan mereka tuntut kepada para pemerintah. Inilah lima tuntutan dan keluhan buruh jurnalistik yang hingga saat ini belum terealisasikan.

1. Menghapus sistem kontrak kerja

Sistem kontrak yang diberlakukan oleh suatu perusahaan kepada pekerja hingga kini masih menjadi hal yang dipermasalahkan. Pasalnya akibat dari sistem kontrak kerja ini, tidak sedikit perusahaan yang bersikap semena-mena terhadap pekerjanya. Tuntutan yang diberikan oleh perusahaan tidak berbanding seimbang dengan kontrak yang diberlakukan oleh perusahaan. Perusahaan dapat memecat seorang pekerja dengan mudah, hal inilah yang dikeluhkan oleh sejumlah buruh jurnalistik, mereka menganggap kedudukan mereka sebagai buruh masih sangat rendah.

Tetapi pertanyaan kembali lagi ke para jurnalis, apa dengan dihapuskannya sistem kontrak kerja bisa menjamin para pekerja bekerja dengan profesional tanpa hitam di atas putih?


Agen Judi Poker Online Aman dan Terpercaya

2. Menaikan Upah Minimum Kerja (UMK)

Upah standart kerja yang diberikan perusahaan kepada pekerjanya masih menjadi isu terhangat, berdasarkan penilaian dari perwakilan media, Sasmito, Dewan Pers dinilai tidak mampu memperhatikan kesejahteraan para pekerja. Pasalnya hasil dari pantauan AJI, 42% perusahaan hanya memberikan 10.000 rupiah kepada seorang kontributor berita setiap dia membuat satu berita, dan hanya 3 persen saja yang memberikan upah senilai 500 ribu rupiah per berita.

Selebihnya, upah yang diberikan kepada seorang kontributor berita berkisar 100 hingga 200 ribu rupiah saja. Hal inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah bagi jurnalis-jurnalis yang ada di daerah.

3. Menolak Gerakan Pemagangan Nasional (GPN)

Gerakan Pemegangan Nasional yang diberlakukan oleh pemerintahan Jokowi menjadi kritikan tajam oleh para jurnalis, hal ini dinilai menyudutkan dan mengeksploitasi para tenaga kerja dengan dalih pengalaman kerja. Program ini sangat merugikan para pemagang kerja, karena mereka hanya dibayar berdasarkan uang transport dan uang makan saja, padahal tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan kepada pemagang tidak jauh berbeda dengan para pekerja tetap lainnya. Hal ini dimanfaatkan oleh sejumlah perusahaan untuk menekan jumlah pengeluaran produksi dengan mempekerjakan pekerja magang.

4. Memberikan jaminan sosial bagi pekerja

Buruh jurnalistik juga menuntut agar para perusahaan memberikan jaminan kesehatan kepada para pekerja jurnalis, perkembangan informasi yang sangat pesat justru tidak dibarengi dengan tunjangan kesehatan untuk para jurnalis yang harus bekerja lebih dari dua belas jam. Menurut survey AJI, 39% pekerja jurnalis belum mendapatkan jaminan sosial nasional seperti BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan.

5. Membayar gaji tepat waktu

Kondisi-kondisi tersebut diperparah dengan sering telatnya gaji yang diberikan perusahaan kepada para pekerja. Mereka menuntut agar gaji yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan janji dan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Menurutnya hal ini juga harus menjadi perhatian pemerintah agar lebih memperhatikan para pekerja dengan memantau langsung setiap perusahaan, terutama dalam menjalankan kontrak sesuai kesepakatan yang telah ditentukan.


Agen Judi Poker Online Aman dan Terpercaya

Itulah lima tuntutan para buruh jurnalis dalam memperingati Hari Buruh International. Sejatinya tuntutan-tuntutan yang disuarakan oleh buruh jurnalis tersebut sudah dapat mewakili para buruh lainnya. Dari kelima tuntutan tersebut mereka hanya menuntut satu hal kepada pemerintah, yakni lebih memperhatikan lagi kesejahteraan para pekerja agar mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Dan semoga saja dengan adanya tuntutan ini pemerintah dapat lebih peka menangani permasalahan buruh yang ada, dan kesejahteraan para buruh pun bisa menyandang status yang lebih layak lagi.


Sumber : https://goo.gl/RlS9uZ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s