5 Kebijakan Yang Menuai Pro dan Kontra di Dalam Sarana Pendidikan Indonesia

Pendidikan merupakan aspek penting bertumbuhnya suatu bangsa. Tanpa pendidikan, mungkin kita nggak bisa duduk manis dan berharap negara akan damai, maju, dan sejahtera. Di Hari Pendidikan Nasional ini, kita boleh berbangga karena negara kita mempermudah akses pendidikan sehingga nggak ada alasan lagi untuk nggak sekolah. Namun, jangan lupakan juga kebijakan pada sistem pendidikan negara kita. Ya namanya juga kebijakan pemerintah, pasti ada rakyat yang pro dan juga kontra. Namun dari berbagai kebijakan yang ada, inilah 5 kebijakan yang dianggap paling banyak menuai pro dan kontra selama kita bersekolah.

1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Mungkin ini adalah salah satu kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan yang paling diingat. Pada tahun 2005, tepatnya saat kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan ini mulai diterapkan. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu program kerja unggulan pemerintah kala itu. Bentuk penyaluran BOS sebagian besar adalah berupa dana hibah yang diperuntukkan bagi pembangunan dan operasional sekolah.

Pada awalnya, banyak pihak penyelenggara pendidikan yang nggak mengerti dan agak kelabakan dengan adanya BOS di sekolah mereka. Namun, lambat laun program ini pun menciptakan kemajuan baru di dunia pendidikan. Banyak anak-anak yang nggak mampu kini menjadi mampu bersekolah, biaya masuk sekolah yang lebih ringan, hingga menaikkan jumlah siswa SD yang dapat melanjutkan ke bangku SMP.

Meski demikian, di tahun 2009 justru keluhan datang dari sebagian besar orang tua yang mempertanyakan gimana bisa biaya pendidikan justru lebih tinggi. Dan di tahun 2012, rata-rata pengeluaran rumah tangga untuk biaya pendidikan SD naik hingga 46% dibandingkan tahun 2003 sebelum adanya BOS. Selain itu, banyak pihak yang menjadikan BOS sebagai lahan korupsi sehingga dana BOS nggak digunakan sebagaimana mestinya.

2. Ujian Nasional (UN)

Udah bukan hal yang asing lagi di telinga kita bahwasannya hampir setiap tahun kebijakan Ujian Nasional (UN) di negara kita sering berubah-ubah. Nggak hanya namanya aja yang bertransformasi, dari Ujian Negara, Ujian Sekolah, Ebtanas, Ujian Akhir Nasional, hingga UN. Tapi kebijakan dalam mempersyaratkan UN sebagai penentu kelulusan pun menuai pro dan kontra.

Beberapa tahun ke belakang, banyak yang menjadikan UN sebagai momok yang menakutkan bagi semua siswa. Kalau kamu ingat, setiap tahunnya ada aja berita orang yang nggak lulus UN, padahal selama bersekolah mereka termasuk murid yang pintar. Maka dari itu, mulai tahun 2011 kebijakan UN mengalami perubahan. Kelulusan ditentukan berdasarkan 60% nilai UN ditambah dengan 40% nilai Sekolah.

Tahun-tahun selanjutnya bergulirlah istilah Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) yang terdiri dari 25% muatan nasional dan 75% muatan lokal yang ditujukan agar siswa bisa memahami persoalan di daerah masing-masing. Nah, kalau tahun ini mulai diterapkannya Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang telah dilaksanakan bulan lalu di sebagian besar daerah di Indonesia.


Agen Judi Poker Online Aman dan Terpercaya

3. Full Day School

Konsep kebijakan Full Day School ini diwacanakan oleh Muhadjir Effendy yang saat itu baru menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menggantikan Anies Baswedan, Juli 2016 lalu. Lantas membuat banyak pihak yang pro maupun kontra dengan kebijakan ini. Di pihak kontra, banyak yang menilai bahwa Full Day School akan membuat siswa stres. Namun di pihak pro, banyak yang menganggap Full Day School bagus dan sudah biasa diterapkan pesantren atau boarding school.

Pihak yang kontra dengan kebijakan ini dinilai kurang memahami dengan konsep Full Day School. Maksud dari Mendikbud mengenai kebijakan ini adalah membuat sekolah sebagai tempat bertumbuh dan berkembangnya anak didik, di mana siswa akan belajar seperti biasa dan dilanjutkan dengan kegiatan pengembangan diri atau keagamaan untuk menanamkan nilai-nilai karakter. Meskipun begitu, penerapannya masih belum 100%.

4. Kurikulum 2013

Perubahakn kurikulum dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi Kurikulum 2013 (K13) banyak menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Kebijakan ini dicetuskan oleh Mendikbud kala itu, M. Nuh sebelum pemilihan presiden yang baru. Alhasil, karena dianggap kurangnya persiapan dalam pergantian kurikulum ini, banyak yang kebingungan dan merugi. Terutama para pihak sekolah dan penerbit buku pelajaran yang agak kewalahan menyesuaikan keputusan menteri tersebut.

Kebijakan tersebut dianggap merugikan pihak penerbit buku pelajaran karena buku pelajaran untuk siswa dicetak oleh pemerintah, dan penerbit swasta hanya boleh mencetak buku pendamping. Selain itu, para guru harus putar otak dan menyesuaikan bahan ajar dengan kurikulum baru yang disinyalir telalu tergesa-gesa pengaplikasiannya.

Oleh karena itu, saat pergantian Mendikbud yang baru yaitu Anies Baswedan, ia pun tak mau hal ini membuat sulit anak didik dan penyelenggara pendidikan dengan pelan-pelan mengevaluasi dan menerapkan kebijakan dengan diiringi riset mengenai efektvitas kurikulum tersebut.

5. Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Salah satu program inovasi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo ini mungkin nggak sepopuler kebijakan pendidikan sebelumnya. Tapi pengadaan Kartu Indonesia Pintar juga tak kalah kontroversial lho. Sebenarnya, pada pemerintahan sebelumnya, kebijakan semacam ini udah eksis, jadi hanya berubah nama. Yang membuat KIP menjadi kontroversial adalah minimnya pengetahuan masyarakat akan sumber dana KIP, apakah dari BUMN atau pihak swasta sebagai bentuk CSR.

Sebenarnya, yang membuat kartu ini menuai banyak pro dan kontra adalah kurang jelasnya informasi mengenai prosedur penggunaan KIP. Sehingga, KIP pada era Joko Widodo dianggap belum mencapai kata efektif. Banyak orang tua yang mengeluhkan ribetnya penggunaan KIP. Mungkin bukan ribet dan sulit ya, tapi kurang sosialisasi yang berdampak pada nggak efektifnya kebijakan tersebut. Meski demikian, KIP dianggap mampu membantu rakyat miskin untuk mendapatkan haknya bersekolah dengan mudah.

Itulah tadi 5 kebijakan yang dibuat pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimanapun, nggak ada satupun kebijakan yang dimaksudkan untuk merugikan dan melukai hati rakyatnya. Semua kebijakan ini tentu bermaksud baik dan sebagai wujud inovasi dalam memajukan anak didik dan mempersiapkan generasi luar biasa di negara kita tercinta. Selamat tanggal 2 Mei, selamat Hari Pendidikan Nasional!


Agen Judi Poker Online Aman dan Terpercaya

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s