Pemblokiran Website Resmi HTI Oleh Pemerintah

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memblokir website resmi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pemblokiran itu sebagai tindak lanjut dari pembubaran organisasi massa (ormas) tersebut .

” Iya (tindak lanjut pembubaran). (Diblokir) per tempo hari, ” ucap Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan ketika dikonfirmasi, Minggu (23/7/2017).

Saat diakses, website resmi HTI yang beralamat di hizbut-tahrir. or. id sudah tidak bisa dibuka. Di halaman utamanya, terdapat bingkai berwarna hitam serta putih dengan tulisan berhuruf kapital ‘We Are Closed’ dengan alamat website di bawahnya.

Pemerintah terlebih dulu membubarkan HTI lewat Aturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 mengenai Ormas. Tetapi pihak HTI tidak terima pembubaran sepihak itu karena tidak menerima peringatan apapun.

Tetapi, pada Jumat (21/7) kemarin, Direktur Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Daulat P Silitonga menuturkan peringatan tidak diberikan karna pemerintah berasumsi sudah mengantongi cukup bukti kalau HTI menyebarkan ideologi anti-Pancasila.

” Karena telah bertentangan dengan Pancasila. Saat data-data telah dikumpulkan, itu langsung dapat dicabut tanpa perlu peringatan. Yang dimaksud ajaran itu yang memiliki tujuan untuk merubah Pancasila. Bila sudah masuk wilayah itu, nyangkut ideologi itu dapat segera dicabut, ” ungkap Daulat di Galeri Nasional, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Jumat (21/7).

Daulat memaparkan dalam AD/ART-nya HTI mencantumkan Pancasila menjadi ideologi. Tetapi dalam realita di lapangan, aktivitas serta kesibukan HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila.

” Mereka memungkiri AD/ART sendiri, dan dengan terdapatnya masukan dari lembaga terkait lainnya, jadi beberapa hal itu juga jadi pertimbangan pencabutan SK Badan Hukum HTI, ” terang Daulat.

Dia mengatakan ada celah hukum dalam UU Nomor 17 tahun 2013 masalah ormas. Peringatan diberikan tidak dihitung dengan kumulatif yang di anggap bisa disalahgunakan oleh HTI.

Sebelumnya, Juru Bicara HTI Ismail Yusanto menyampaikan pihaknya tidak pernah diperingatkan serta di beri tahu perihal kegiatan mereka yang tidak mematuhi Pancasila. Ismail menyebut akan menyerahkan sepenuhnya pada kuasa hukum HTI.

” Kita tidak tahu karna benar-benar tidak pernah diberi tahu peringatan itu, nah itulah yang hendak kita persoalkan. Tapi nanti selengkapnya kami serahkan seluruhnya pada kuasa hukum kami, kuasa hukum HTI, ” kata Ismail, Kamis (20/7).


Agen Judi Poker Online Aman dan Terpercaya

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s